Sambutan Sekda KSB pada Kegiatan Penguatan Koordinasi dan Kerjasama Penanaman Modal instansi Pemerintah dan Dunia Usaha

Dipublikasikan 2020-11-20 07:04:27 - Oleh Admin DPMPTSP



project image
Assalamu’alaikum WR. WB

Pada hakikatnya pembangunan nasional harus bersifat adil, demokratis, terbuka, partisipatif dan terintegrasi, sehingga kesenjangan pebangunan daerah kita yang ada saat ini dapat segera teratasi. Untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih berperan untuk melakukan asilitasi dan koordinasi.

Untuk menghasilkan program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif, dan efisien, perlu disusun sebuah strategi nasional percepatan pembangunan daerah sebagai landasan bagi semua pihak (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat) dalam melaksanakan pembanguan daerah. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor: 07/PER/M- PDT/III/2007 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, merupakan gambaran implementasi tanggung jawab negara, maka hukum (peraturan perundang-undangan) dijadikan patokan utama, untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan daerah. Saat ini banyak tantangan dan persoalan/masalah dalam pelaksanaan pembangunan yang dihadapi pemerintah Daerahdan daerah.

Reformasi hukum merupakan salah satu amanat penting dalam rangka pelaksanaan agenda reformasi nasional. Di dalamnya tercakup agenda penataan kembali berbagai institusi hukum dan politik, mulai tingkat Daerahsampai tingkat pemerintahan desa, pembaruan berbagai perangkat peraturan perundang- undangan, mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai tingkat peraturan desa, dan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah masing-masing.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah mengisyaratkan kepada kita semua mengenai kemungkinan-kemungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Termasuk didalamnya, berbagai kemungkinan pengelolaan dan pengembangan bidang pembangunan daerah. Pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan dan pengembangan pembangunan dari yang bersifat sentralistik kepada yang lebih bersifat desentralistik. Sebagai daerah kabupaten yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional.

Pembangunan daerah sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam penanganan kesenjangan wilayah harus disikapi lebih serius. Sebab bagaimanapun kesenjangan wilayah merupakan isu sensitif bagi bangsa Indonesia, yang dalam beberapa fase sering menjadi pemicu timbulnya suasana yang tidak kondusif. Berkaitan dengan pembangunan daerah ini, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berkewajiban untuk melakukan percepatan pembangunan tersebut agar mampu mengejar ketertinggalan pembangunannya dengan daerah lain. Dengan kebijakan itu, daerah mempunyai banyak peluang dalam ruang yang luas untuk merancang dan merealisasi usaha-usaha pembangunannya sendiri. Karena itu tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa kebijakan baru tentang desentralisasi ini sebenarnya mengarahkan pada proses pembangunan Indonesia yang berbasis daerah. Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terencana dari situasional yang satu kesituasional yang lain yang dinilai lebih baik.

Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama ini secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, namun demikian pembangunan tersebut ternyata menimbulkan kesenjangan perkembangan antar Wilayah. Pada beberapa wilayah, ketimpangan pembangunan telah berakibat langsung pada munculnya semangat kedaerahan yang pada titik yang paling ekstrim diwujudkan dalam bentuk gerakan separatisme. Sementara itu, upaya-upaya percepatan pembangunan pada wilayah yang relatif masih tertinggal tersebut, meskipun telah dimulai sejak lebih dari sepuluh tahun yang lalu, hasilnya masih belum dapat sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Masyarakat yang berada di wilayah ini pada umumnya masih belum banyak tersentuh oleh program-program pembangunan sehinggan akses terhadap pelayanan sosial, ekonomi, politik dan hukum masih sangat terbatas serta terisolir dari wilayah di sekitarnya. Oleh karena itu kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di daerah ini memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang besar dari pemerintah khususnya pemerintah daerah.

Untuk mengetahui urgensi peraturan perundang-undangan dalam pembangunan daerah ini, perlu diperoleh gambaran langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Daerah dalam mempercepat pembangunan daerah ini, sebagai salah satu produk hukum, maka agar dapat mengikat secara umum dan memiliki efektifitas dalam hal pengenaan sanksi, dalam pembentukannya harus memperhatilan beberapa persyaratan filosofis, yuridis dan sosiologis. Dengan menganalisis kondisi pembangunan daerah ini menyuratkan bahwa otonomi daerah sebenarnya merupakan proyek jangka panjang. Jika ini diakuri sebagai paradigma baru penyelenggaraan pembangunan Indonesia yang berbasis daerah, maka pertimbangan-pertimbangan dari daerah seharusnya menjadi dasar bagi upaya-upaya pengembangan design (rancang bangun) Indonesia di masa depan. Namun demikian, pembangunan daerah ini tidak mungkin berhasil tanpa kerja keras para pemangku kepentingan (stakeholders) dan pengusaha swasta. Sebagai wujud komitmen pemerintah untuk mempercepat pencapaian agenda pembangunan di atas diperlukan penyamaan persepsi dan langkah tindak lanjut yang dapat disepakati oleh seluruh stakeholders atau Pemerintah daerah, serta Masyarakat. Untuk itulah strategi pembangunan daerah ini diperlukan oleh seluruh stakeholders sebagai arus utama strategi di dalam percepatan pembangunan daerah ini.

© 2020 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumbawa Barat. All rights reserved
Developed by SAHAJAH INNOVATION